Uang tersebut merupakan hasil pemulihan dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang melibatkan sejumlah grup besar di industri sawit.
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa total kerugian ekonomi negara akibat kasus tersebut mencapai Rp17 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa total kerugian ekonomi negara akibat kasus tersebut mencapai Rp17 triliun.
“Hari ini kami menyerahkan Rp13,255 triliun kepada Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara. Sisanya sebesar Rp4,4 triliun masih dalam proses pelunasan melalui penjaminan aset kebun sawit milik korporasi terkait,” ujar Burhanuddin.
Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab Kejaksaan Agung dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab Kejaksaan Agung dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
“Kejaksaan berkomitmen menindak setiap tindak pidana korupsi yang menyangkut hajat hidup rakyat, mulai dari kasus garam, gula, hingga baja,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir menyaksikan langsung prosesi penyerahan tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung. Ia menyebut upaya pemulihan keuangan negara sebesar Rp13 triliun itu bukan angka kecil, dan nilainya bisa memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Uang sebanyak ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun 600 kampung nelayan dengan fasilitas modern,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir menyaksikan langsung prosesi penyerahan tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung. Ia menyebut upaya pemulihan keuangan negara sebesar Rp13 triliun itu bukan angka kecil, dan nilainya bisa memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Uang sebanyak ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun 600 kampung nelayan dengan fasilitas modern,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa satu kampung nelayan bisa menampung hingga 5.000 jiwa, sehingga 600 kampung bisa memberikan kehidupan layak bagi sekitar 5 juta rakyat Indonesia.
Namun di balik pujian itu, Prabowo juga menyoroti masih banyak persoalan besar yang harus diselesaikan, terutama aktivitas tambang ilegal dan penyelundupan hasil bumi. Ia menyebut kerugian negara akibat kegiatan ilegal itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun setiap tahunnya.
“Selama 20 tahun, kerugian dari tambang ilegal bisa mencapai 800 triliun rupiah. Bayangkan, berapa banyak sekolah dan desa nelayan yang bisa dibangun dari uang sebesar itu,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan pentingnya keadilan yang berimbang dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan agar aparat tidak “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
Namun di balik pujian itu, Prabowo juga menyoroti masih banyak persoalan besar yang harus diselesaikan, terutama aktivitas tambang ilegal dan penyelundupan hasil bumi. Ia menyebut kerugian negara akibat kegiatan ilegal itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun setiap tahunnya.
“Selama 20 tahun, kerugian dari tambang ilegal bisa mencapai 800 triliun rupiah. Bayangkan, berapa banyak sekolah dan desa nelayan yang bisa dibangun dari uang sebesar itu,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan pentingnya keadilan yang berimbang dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan agar aparat tidak “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
“Penegak hukum harus punya hati. Jangan mengkriminalisasi rakyat kecil. Kalau ada anak kecil mencuri ayam karena lapar, itu bukan kejahatan besar. Bantu mereka, bukan malah ditangkap,” katanya.
Ia menambahkan, harta yang diperoleh dengan mengorbankan rakyat adalah harta haram.
Ia menambahkan, harta yang diperoleh dengan mengorbankan rakyat adalah harta haram.
“Harta yang didapat dari kezaliman tidak akan membawa keberkahan. Saya sudah lihat terlalu banyak pejabat dan pengusaha yang akhirnya hancur karena lemah iman dan akhlak,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Prabowo menilai momentum penyerahan uang pengganti ini sebagai pertanda baik bagi pemerintahannya yang genap berusia satu tahun.
Menutup sambutannya, Prabowo menilai momentum penyerahan uang pengganti ini sebagai pertanda baik bagi pemerintahannya yang genap berusia satu tahun.
“Ini tanda baik. Di hari satu tahun pemerintahan saya, Kejaksaan Agung membuktikan keberanian dan kerja keras dalam menyelamatkan kekayaan bangsa. Kalau kita kelola dengan benar, Indonesia akan cepat bangkit,” tutupnya.
Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan penyerahan simbolis uang pengganti dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.
Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan penyerahan simbolis uang pengganti dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.
No comments:
Post a Comment