Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Mifatchudin, menegaskan bahwa netralitas adalah kewajiban mutlak bagi para pengawas dan tidak dapat dicampuri oleh kepentingan apapun.
Ia menyampaikan hal ini sebagai respons terhadap isu yang beredar mengenai ketidaknetralan pengawas. Jika ada indikasi pelanggaran terkait hal tersebut, Mifatchudin mengajak masyarakat untuk segera melaporkannya kepada Bawaslu.
Meskipun demikian, Mifatchudin menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menemukan bukti konkret terkait isu ketidaknetralan pengawas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Meskipun demikian, Mifatchudin menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menemukan bukti konkret terkait isu ketidaknetralan pengawas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Namun, terkait dengan prinsip netralitas pengawas, Bawaslu menegaskan komitmen untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
"Terkait sanksi, pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada pemecatan dengan tidak hormat dan diskualifikasi dari tahapan pemilu," tandasnya.
"Terkait sanksi, pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada pemecatan dengan tidak hormat dan diskualifikasi dari tahapan pemilu," tandasnya.
Post a Comment