Pemekaran kelurahan juga pernah terjadi dan berhasil yakni Proyonanggan dan Karangasem. Proyonanggan menjadi tiga kelurahan dan Karangasem menjadi dua kelurahan.
Sedangkan Kauman dan Kasepuhan yang saat itu dousulkan hingga saat ini masih menjadi wilayah yang luas yang belum berhasik dimekarkan.
Agung Wisnu Bharata Kepala Kesbangpol Batang menanggapi isu pemekaran wilayah Kelurahan Kauman. Ia menilai tidak ada kerawanan di daerah Kelurahan Kauman untuk pemekaran.
Namun demikian, pemekaran Kelurahan Kauman harus secara organik, ada usulan dari masyarakatnya sendiri.
"Pemerintah daerah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, mengikuti kehendak masyarakat tapi harus sesuai aturan,"kata Agung Wisnu Bharata saat ditemui di kantornya, Selasa (3/10/2023).
Ia menyebut konflik sering terjadi itu kalau pemerintah memaksakan kehendak. Bukan atas dasar usulan dari masyarakat tapi ada kepentingan.
"Jadi pemekaran akan minim kerawanan konflik, jika murni masyarakat ingin wilayahnya dimekarkan," ujarnya.
Agung Winu Bharata pun mendukung pemekaran wilayah Kelurahan Kauman, tapi atas dasar usulan dari bawah dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harapanya mempercepat peningkatan pelayanan
"Jangan perencanaan menggunakan konsep top down. Perlu ada musyawarah melibatkan stakeholder, seperti RT yang melakukan rapat untuk pemekaran. Sehingga diketahui apakah rakyat menerima adanya pemekaran atau tidak,"ungkapnya.
Adapun perubahan identitas kependudukan kata Agung Wisnu Bharata dilakukan secara masal secara gratis yang difasilitasi Pemerintah Daerah .
"Dari segi keamanan tidak masalah. Kesbangpol selalu mendukung kalau itu untuk kepentingan kemaslahatan rakyatnya. Dengan dipecah, rakyat akan lebih gembira. Lebih mudah dilayani, semakin kecil wilayah semakin baik pelayanannya," imbuhnya.
Perlu diketahui, Kelurahan Kauman punya wilayah yang sangat luas. Sekitar 303,2 kilometer persegi atau 30.300 hektare. Dengan 65 RT dan jumbal penduduk sekitar 15 ribu jiwa. Warga Kauman juga banyak yang memberi masukkan untuk pemekaran wilayah.
Namun demikian, pemekaran Kelurahan Kauman harus secara organik, ada usulan dari masyarakatnya sendiri.
"Pemerintah daerah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, mengikuti kehendak masyarakat tapi harus sesuai aturan,"kata Agung Wisnu Bharata saat ditemui di kantornya, Selasa (3/10/2023).
Ia menyebut konflik sering terjadi itu kalau pemerintah memaksakan kehendak. Bukan atas dasar usulan dari masyarakat tapi ada kepentingan.
"Jadi pemekaran akan minim kerawanan konflik, jika murni masyarakat ingin wilayahnya dimekarkan," ujarnya.
Agung Winu Bharata pun mendukung pemekaran wilayah Kelurahan Kauman, tapi atas dasar usulan dari bawah dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harapanya mempercepat peningkatan pelayanan
"Jangan perencanaan menggunakan konsep top down. Perlu ada musyawarah melibatkan stakeholder, seperti RT yang melakukan rapat untuk pemekaran. Sehingga diketahui apakah rakyat menerima adanya pemekaran atau tidak,"ungkapnya.
Adapun perubahan identitas kependudukan kata Agung Wisnu Bharata dilakukan secara masal secara gratis yang difasilitasi Pemerintah Daerah .
"Dari segi keamanan tidak masalah. Kesbangpol selalu mendukung kalau itu untuk kepentingan kemaslahatan rakyatnya. Dengan dipecah, rakyat akan lebih gembira. Lebih mudah dilayani, semakin kecil wilayah semakin baik pelayanannya," imbuhnya.
Perlu diketahui, Kelurahan Kauman punya wilayah yang sangat luas. Sekitar 303,2 kilometer persegi atau 30.300 hektare. Dengan 65 RT dan jumbal penduduk sekitar 15 ribu jiwa. Warga Kauman juga banyak yang memberi masukkan untuk pemekaran wilayah.
Post a Comment