Sidak, Komisi B Cecar Pemkot Soal Kondisi Pasar Darurat

Sidak, Komisi B Cecar Pemkot Soal Kondisi Pasar Darurat

Kota Pekalongan - Gerah sering mendapatkan keluhan pedagang, Komisi B DPRD Kota Pekalongan akhirnya sidak ke Pasar Darurat Sorogenen, Jum'at (10/1/20). 

Tidak sendirian, Komisi B juga mengajak Dinas Perdagangan dan Koperasi (Dindakop) untuk melihat langsung kondisi pasar darurat dan pedagang di musim penghujan ini. 

Dari hasil sidak banyak ditemukan kondisi yang tidak manusiawi seperti genangan air, becek berlumpur dan akses jalan yang biasa dilalui pengunjung sangat licin serta membahayakan. 

"Sejak awal memang hanya konsep saja, tidak direncanakan secara matang untuk menjadi pasar darurat karena tidak ada implementasinya," kritik Ketua Komisi B, Abdul Rozak. 

Dikatakan Rozak, pemerintah Kota Pekalongan kurang serius dalam menangani persoalan pasar pasca terjadi kebakaran. 

"Pertaman terkait zonasi pedagang pasar. Kedua soal titik mana saja yang akan dijadikan lokasi pasar darurat ini. Harusnya saat ditetapkan menjadi pasar darurat seluruh OPD harus fokus dan kawal di lapangan," paparnya. 

Rozak menjelaskan, tidak tepatnya penempatan pedagang asli korban eks Pasar Banjarsari yang justru menyusahkan karena tidak berada di lokasi strategis, sedangakan pedagang pendatang justru berada di lokasi yang lebih strategis. 

Belum lagi, lanjut Rozak, melesetnya rencana pembangunan Pasar Banjarsari yang seharusnya selesai di 2020 ini namun pada kenyatanya belum terealiasasi. 

"Lalu kita bisa apa? kalau demikian harusnya memaksimalkan yang sudah ada. Artinya Pasar Darurat Sorogenen dirawat dan dijaga, jangan asal-asalan. Yang kasihan pedagangnya, jadi harus segera diatasi dan jangan ditunda lagi," cetusnya. 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi B, Budi Setiawan, yang mengaku kecewa melihat kondisi Pasar Darurat Sorogenen saat ini. 

"Dulu kami mengusulkan urug pasar untuk mengantispasi musim penghujan namun faktanya sampai sekarang tidak ada realisasi nyatanya" kecamnya. 

Dia menambahkan, tiap turun hujan, pasar tergenang belum lagi persoalan sampah akibatnya pedagang yang menjadi korban. 

"Jadi saya tegaskan kepada pemkot untuk diprioritaskan, agar pasar darurat lebih layak. Sesuai janji awal Maret akan dikerjakan, saya akan tunggu itu," tegasnya. 

Menjawab kritikan Komisi B, Sekretaris Dindakop, Kota Pekalongan, Setyo Sesilo, berjanji akan merealisasikan yang menjadi tuntutan pedagang, yakni melakukan pembenahan sekaligus perawatan pasar darurat. 

"Di 2020 ada anggaran sebesar Rp 750 juta untuk 10 pasar yang ada di Kota Pekalongan. Kami prioritaskan untuk pasar darurat sesuai masukan dari Komisi B termasuk nanti ada pengurukan dan pembuatan saluran air," ujarnya. 

Sementara itu satu pedagang Pasar Darurat Sorogenen berharap agar pihak pemkot merealisasikan janjinya menguruk dan membuatkan saluran air termasuk membuat mudah akses masuk pasar. 

"Selama ini kami bingung menghadapi hujan yang kerap membuat banjir dan tidak adanya saluran air membuat sulit membuang sisa air kotor sehingga di sini aromanya busuk, kotor serta kumuh, sehingga membuat pembeli enggan masuk," timpal Subiyanto.