 |
| HNSI Kota Pekalongan Belum Putuskan Berangkat Ke Natuna |
Namun demikian pemberangkatan nelayan pantura khususnya Pekalongan ke perairan Natuna juga perlu mempertimbangkan beberapa hal di antaranya ijin dan kondisi cuaca.
"Jadi ada beberapa kendala yang harus dipikirkan dahulu seperti ukuran kapal, perijinan kapal dan kondisi cuaca, namun pada dasarnya kami siap demi keutuhan NKRI," ujar Imam, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (13/1/20).
Imam menjelaskan, untuk menuju perairan Natuna diperlukan kapal dengan ukuran minimal 100 Gross Ton, sedangkan saat ini jumlah kapal yang ada untuk ukuran tersebut hanya ada 10 kapal, itupun masih harus terkendala perijinan dan kondisi cuaca yang sedang musim angin baratan.
"Untuk ukuran kapal di bawah 100 Gross Ton akan sulit ke sana dengan kondisi cuaca seperti ini dan biasanya jenis kapal pourseine cakalang yang area tangkapnya sejauh itu. Jadi saat ini sikap kami masih menunggu, belum ada kepastian untuk berangkat ke sana," terangnya.
Imam menambahkan, di era Menteri Susi Pudjiastuti, sebenarnya sudah ada wacana agar nelayan pantura bisa mencari ikan di kepulauan Natuna, namun seiring pergantian kabinet, wacana tersebut sudah tidak terdengar lagi kabarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Agus Jati Waluyo,mengatakan, pihaknya hanya memiliki kewenangan perijinan kapal di bawah 10 Gross Ton, sedangkan kapal di atasnya sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
"Terkait kemungkinan nelayan Kota Pekalongan berangkat ke Natuna, saya belum dapat informasinya, mungkin bisa ditanyakan ke PPNP atau Syahbandar karena perijinanya ada di sana," jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat berencana mendatangkan ratusan nelayan pantura untuk memenuhi perairan Natuna pasca memanasnya situasi kawasan tersebut akibat adanya pelanggaran kedaulatan oleh kapal-kapal asing kedapatan mencuri ikan di wilayah Indonesia..
"Jadi ada beberapa kendala yang harus dipikirkan dahulu seperti ukuran kapal, perijinan kapal dan kondisi cuaca, namun pada dasarnya kami siap demi keutuhan NKRI," ujar Imam, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (13/1/20).
Imam menjelaskan, untuk menuju perairan Natuna diperlukan kapal dengan ukuran minimal 100 Gross Ton, sedangkan saat ini jumlah kapal yang ada untuk ukuran tersebut hanya ada 10 kapal, itupun masih harus terkendala perijinan dan kondisi cuaca yang sedang musim angin baratan.
"Untuk ukuran kapal di bawah 100 Gross Ton akan sulit ke sana dengan kondisi cuaca seperti ini dan biasanya jenis kapal pourseine cakalang yang area tangkapnya sejauh itu. Jadi saat ini sikap kami masih menunggu, belum ada kepastian untuk berangkat ke sana," terangnya.
Imam menambahkan, di era Menteri Susi Pudjiastuti, sebenarnya sudah ada wacana agar nelayan pantura bisa mencari ikan di kepulauan Natuna, namun seiring pergantian kabinet, wacana tersebut sudah tidak terdengar lagi kabarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Agus Jati Waluyo,mengatakan, pihaknya hanya memiliki kewenangan perijinan kapal di bawah 10 Gross Ton, sedangkan kapal di atasnya sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
"Terkait kemungkinan nelayan Kota Pekalongan berangkat ke Natuna, saya belum dapat informasinya, mungkin bisa ditanyakan ke PPNP atau Syahbandar karena perijinanya ada di sana," jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat berencana mendatangkan ratusan nelayan pantura untuk memenuhi perairan Natuna pasca memanasnya situasi kawasan tersebut akibat adanya pelanggaran kedaulatan oleh kapal-kapal asing kedapatan mencuri ikan di wilayah Indonesia..
Post a Comment