Nur Hadi |
Menanggapi ancaman Walikota Pekalongan untuk memperkarakan pelaku penu runan bendera logo di jalur hukum dalam peristiwa unjuk rasa kemarin, Nur Hadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PPP menanggapi dingin ancaman tersebut,
Menurut Nurhadi, pihaknya akan mengikuti upaya hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Pekalongan terhadap orang-orang yang dimaksud.
" Silahkan saja itu hak dari Walikota untuk melaporkan, kita akan ikuti saja proses tersebut," ucap Nurhadi ketika ditemui pekalongan-news.com di ruang Komisi A, Senin (8/6/15).
Dijelaskan, Pihaknya melakukan aksi penurunan dalam rangka Dorurot, maksud nya apabila kita tidak lakukan itu akan terjadi gesekan para pendemo dengan pihak keamanan.
" Apakah kita akan membiarkan seperti itu, justru yang kita lakukan agar bisa menjadi damai itu saja alasanya," ujarnya.
Secara kelembagaan, lanjut dia, memang sudah menjadi keputusan kolegial yang harus didukung, akan tetapi secara pribadi kami menolak, karena tidak melalui voting bagaimana kita bisa mengatakan kalau itu benar atau tidak, hingga Perda Penggabungan tersebut akhirnya bisa lolos.
" Dulu saya terang-terangan menolak saja bisa lolos, yang namanya demokrasi itukan bukan yang benar yang menang akan tetapi yang banyak yang menang," ungkapnya.
Terkait adanya pemanggilan Dewan Kehormatan Nurhadi menyatakan tidak masalah karena menurut Nurhadi harus ada suatu hal yang luar biasa untuk bisa digulirkan wacana pemanggilan tersebut.
" Yang penting tugas kita laksanakan, karena ada telpon bahwa akan ada demo, apa kita tetap tidak mau datang, ini juga kepentingan masyarakat yang ingin didengar aspirasinya," lanjutnya.
Nurhadi mengungkapkan, kalau kita mau melihat semua itu, kita tidak munafik, sebenarnya semua dewan sudah ada disini.
" Nyuwun sewu (minta maaf-red) paginya semua dewan ada disini karena ada kegiatan apakah itu juga DL," pungkasnya.
Post a Comment