0 Comment
Ada Semangat Daerah Di FGD Geopasial Dukung Poros Maritim
FGD Geopasial mendukung poros maritim diselenggarakan Kamis (18/6/15) di Gedung BPPT RI Jakarta
Jakarta
Kebijakan pembangunan poros maritim atau tol laut menyasar kepada terben tuknya koneksi antar wilayah kepulauan di seluruh indonesia, untuk memulus kan kebijakan tersebut pemerintah mengejar percepatan pembangunan 24 pelabuhan yang nantinya akan menghubungkan pulau Sumatera hingga Papua. Namun, infrastruktur pesisir yang penyertai gagasan besar pemerintah tersebut agaknya perlu direvisi. Dari dukungan pendanaan, kelembagaan dan survai pesisir itu sendiri saja agaknya minim dukungan.

Dalam Forum group Discusion (FGD) Geopasial Mendukung Pembangunan Poros Maritim, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arif Satria yang menjadi moderator dalam kegiatan tersebut secara khusus menyoroti 15 Kota di empat Propinsi yang baru melaksanakan pemetaan tata ruang pesisir di wilayahnya.

Kendati UU Kelautan sudah mengamanatkan hal tersebut sejak 8 tahun lalu tapi agaknya masih menjadi hal yang kurang diseriusi oleh Pemerintah di tingkat Kota dan Kabupaten.

Sementara itu Nani Hendarti, Asisten Deputi Iptek Kemaritiman Kemenko Kemari timan mengata kan, program poros maritim atau tol laut mensyaratkan kerja sama antar kementrian untuk mengem bangkan kawasan industri khusus disekitar pelabu han dan juga perlunya memberi dukungan lebih kepada industri galangan kapal yang menjadi bagian dari program tol laut tersebut.

Nanipun sempat memberi perhatian lebih dan menyatakan ketertarikanya kepada pelaku industri gala ngan kapal dari daerah meski singkat tapi berani membawa konsep inovasi bagi perubahan dunia maritim di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut secara singkat, Agus Triharsito memaparkan konsep inovasi rupa kapal nelayan masa depan Indonesia dalam forum yang seharusnya sangat strategis karena mengusung semangat kemaritiman.

Membawa optimisme dari daerah tentu kadarnya akan menjadi luar biasa mengingat puncak dari mata rantai kebijakan tol laut adalah keterpenuhan sarana kapal laut yang dihasilkan dari sebuah industri galangan kapal.

Menjadi bagian dari kebijakan tersebut, seperti yang diisyaratkan Pemerintahan Jokowi maka kapal adalah jawabanya. Hal tersebutlah yang mendasari seorang putra daerah seperti Agus Triharsito dengan semangatnya berani adu argumen dengan kepesimisan BPPT yang selama ini dianggap menjadi kiblat dan cerminan teknologi yang berkembang di Indonesia sementara di pelosok sana di daerah yang sebelumnya orang tidak akan mengenal Pekalongan sebagai simpul baru bagi tumbuhnya industri kapal secara masive terus mendengungkan semangat disertai optimisme tinggi kalau solusi kejayaan bagi Indonesia terse but adalah kemaritiman.

Agaknya masih relevan bagi era sekarang penggalan pidato Presiden Pertama RI Soekarno yang sejak 1953 mengobarkan semangat maritim bagi kejayaan Indo nesia

"Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakra wala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri"





Post a Comment Blogger

 
Top