Titik Terang Keberhasilan Pendelegasian Wewenang Pembangunan Kepada Masyarakat

January 22, 2015
Dalam sambutannya membuka lokakarya Mid Term Review PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) pada hari Selasa  siang tadi (21/1/2015), Walikota Pekalongan cenderung memberikan persuasi (Red: upaya meyakinkan) bahwa, Program PNPM telah berjalan sesuai alur yang diharapkan Pemkot Pekalongan. Dalam sambutan yang lebih cenderung merupakan presentasi itu, Beliau meyakinkan bahwa berbagai prestasi yang disandang Walikota Pekalongan bersama jajarannya adalah hasil kerjasama yang baik dengan masyarakat. Beliau menyorotinya, “Point keenam dari Misi Kota Pekalongan mensyaratkan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat. Seiring berjalannya tahun, perwujudan misi keenam ini telah membuahkan kesempatan memperoleh anugrah Upakarya Wanua Nugraha, yaitu penghargaan sebagai suatu kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Tehnologi Tepat Guna.”


Lebih jauh lagi, dalam lokakarya bertema “Rekam Jejak dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekalongan” ini dr. Muhammad Basyir Ahmad memberikan ulasan semangat beserta pengenalan perangkat-perangkat baru pada Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)  kepada para stake holders LPM – BKM yang hadir di Gedung KPU. “Menjadi anggota BKM – LPM tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan memenuhi keinginan melancarkan sumbangsih terhadap masyarakat. Memahami dan  mengurus masyarakat, untuk selanjutnya mengangkatnya dari kemiskinan.” Selanjutnya, beliau pun menuturkan, “Pronangkis bertitik tolak pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini berkaitan dengan pemilikan kelembagaan, payung hukum, dan sumber pendanaan anggaran. Dalam bidang kelembagaan, Empat pilar utama desa (Red: BKM, LPM, Karang Taruna, PKK) segera dilengkapi 2 pilar tambahan, yaitu Babinsa dan Babinmas. Pada bidang pemilikan payung hukum, akan segera dilengkapi Dokrenbangkel (Dokumen Perencanaan Pengembangan Kelurahan), yang memungkinkan suatu desa mengakses langsung pemerintahan propinsi melalui email kepada gubernur. Sedang pada pemilikan pendanaan anggaran, meskipun sudah tidak mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), BKM – LPM akan segera memperoleh Dana Anggaran Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) berikut program pendampingannya.”tuturnya di sela sambutannya.



Lokakarya yang diprakarsai Pemkot Pekalongan, Forkot, Badan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (BP2KSBM) Propinsi Jawa Tengah, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Forum BKM ini berlangsung selama 2 hari. Pada hari Kamis (22/1/2015) sebagai hari akhir akan menitikberatkan pada pembahasan mengenai pengenalan RKTR melalui forum diskusi bersama. 
(PN 22012015 – AA)

Share this

Related Posts