Walikota Pekalongan Paparan di Dialog Nasional Tentang TIK untuk pelayanan Publik

Kota Pekalongan-

Walikota Pekalongan dr HM Basyir Ahmad memberikan paparan pada dialog nasional tentang Inovasi TIK untuk pelayanan public secara elektronik di Auditorium Badan Pengkajian dan penerapan Tekhnologi (BPPT)  Gedung II, Lantai 3, Rabu (12/11).
Pada kesempatan itu Basyir yang membawakan topik tentang keberhasilan Kota Pekalongan dalam masalah e-government  tampil Menurut Basyir pemanfaatan TIK di Kota Pekalongan telah banyak membuat perubahan kearah yang lebih baik. Diantaranya dengan memanfaakan TIK pihaknya berhasil melakukan moratorium PNS sejak beberapa tahun lalu. Bersama Hj Illiza Sa’dudin Jamal, Walikota perempuan asal Banda Aceh, DR Ir Marzan  A Iskandar dari BPPT, DR Ir Mulya E Siregar
selaku deputi Komisioner otoritas Jasa Keuangan Bidang pengawasan Perbankan dan Romi Erfianto, Kepala Divisi pengembangan TI BPJS Kesehatan.

“Saat saya pertama kali menjabat Walikota, APBD lebih banyak kami gunakan untuk anggaran rutin seperti gaji PNS, namun sekarang sudah 60 persen yang kami manfaatkan sebagai belanja pembangunan,” tegasnya.

Selain itu dengan memnfaatkan Free Open Source  Software (FOSS) bagi seluruh computer di lingkungan di Pemkot Pekalongan jajaranya berhasil menghemat lebih dari 36 milyar rupiah pertahun.“meski semula sulit hal ini bukan berarti tidak bisa dilakukan, asal memiliki kemauan dan tekad yang kuat,” tambahnya.

Ditambahkanya pada Awal 2015 mendatang di jajaran Pemkot Pekalongan sudah akan memberlakukan e-paperless. “Jadi tidak ada lagi surat menyurat manual, kita bisa tetap bekerja meski berada di luar kota, semua itu demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya lagi. Pada acara ini juga tampil sebagai Keynote Speech Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan kebudayaan, Puan Maharani. Cucu Presiden RI Pertama itu mengharapkan agar implementasi pelayanan public berbasis elektronik dapat mendukung kuatnya jalanya pemerintahan khususnya dalam pengelolaan layanan publik.

 “Agar terwujud pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel,” ujar Puan. Lebih jauh Puan menilai pelayanan publik berbasis elektronik merupakan hal yang strategis untuk terus dikembangkan.

 “Namun ada hal yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan yakni bagaimana kita menyiapkan SDM agar siap menghadapi era yang penuh dengan persaingan dan mampu mengelola pelayanan public berbasis elektronik,” tegasnya.

Acara ini sendiri berlangsung selama dua hari. Yakni Rabu dan Kamis (12-13/11). Selain Dialog nasional juga digelar workshop mengenai kesiapan tekhnologi KTP Elektronik dan workshop mengenai kemitraan dalam implementasi e pemerintahan.

(MC/Diskominfo/AN TAkari)