Optimalkan Pengawasan Produk Hukum Daerah, DPRD Jateng Dorong Peran Aktif Masyarakat

Pekalongannews, Batang  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen meningkatkan efektivitas penerapan regulasi di tingkat daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda sosialisasi bertajuk 

"Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda)" yang digelar secara interaktif bersama jajaran masyarakat setempat.

Hadir sebagai narasumber utama, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 13, Bpk. H. Much. Muchlis Ariston, S.T. Dalam pemaparannya, Ia  menekankan bahwa keberhasilan suatu Perda tidak hanya bergantung pada proses penyusunan atau pengesahannya di parlemen, melainkan terletak pada implementasi nyata serta pengawasan ketat di lapangan.

"Pengawasan terhadap Perda merupakan salah satu fungsi krusial legislatif demi memastikan setiap kebijakan publik benar-benar memberikan dampak positif serta kepastian hukum bagi warga," ujar Muchlis Ariston, Jumat 18/9/2026.

Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan 13 (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan) ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik. Menurutnya, masyarakat merupakan garda terdepan yang merasakan langsung dampak dari setiap regulasi yang diterapkan.

Oleh karena itu, aduan, masukan, maupun aspirasi konstruktif dari warga sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Acara sosialisasi yang berlangsung hangat ini juga diwarnai dengan sesi diskusi terbuka. 

Sejumlah perwakilan tokoh masyarakat dan generasi muda memanfaatkannya untuk menyampaikan berbagai persoalan lokal, mulai dari pengawasan infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan, hingga efektivitas program pembangunan daerah.

Muchlis Ariston menyambut baik antusiasme peserta dan berjanji akan mengawal setiap aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti bersama dinas atau instansi terkait. Pihaknya berharap, lewat forum dialog berkala seperti ini, kesadaran hukum masyarakat Pekalongan makin meningkat sekaligus memperkuat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

"Melalui sinergi yang kuat antara jajaran legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat, penegakan regulasi daerah diharapkan dapat berjalan makin transparan, akuntabel, serta berkeadilan demi kemajuan wilayah," pungkasnya.