0 Comment

Jokpro 2024 Regional Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Prabowo maju di Pilpres 2024

Pekalongan News, Kota Pekalongan - Komunitas Jokpro 2024 Regional Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Prabowo maju di Pilpres 2024. Dukungan kepada keduanya kali ini dilakukan di Kota Pekalongan, Minggu (12/12/2021).

Sekjend Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan dengan mendukung Jokowi dan Prabowo maju ke Pilpres 2024 berarti turut mencegah terjadinya polarisasi ekstrem seperti yang terjadi di Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017 serta Pilpres 2019 di mana masyarakat terbelah setelah muncul istilah cebong dan kampret.

"Dengan bersatunya Jokowi dan Prabowo maka tidak ada lagi istilah cebong dan kampret. Yang ada adalah politik persatuan," katanya usai penyerahan SK kepungurusan Jokpro Regional Jawa Tengah, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Penggunaan isu sara dan pendikotomian cebong - kampret, katanya, juga tidak boleh lagi terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita ini tidak menjual Jokowi-Prabowo atau kepanjangan tangan keduanya, bukan pula timses tapi kita adalah kelompok masyarakat yang melihat bahwa memasangkan beliau berdua itu sebuah hal yang baik dan manfaatnya lebih banyak daripada mudorotnya," bebernya.

Untuk itu, lanjutnya, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan seperti membentuk kepungurusan Jokpro 2024

di 34 provinsi dan minimal ada di 300 kota dan kabupaten di Indonesia sebagai legimitasi mewakili mayoritas masyarakat di Indonesia.

"Saat ini kita sudah terbentuk di 30 provinsi dan 170 lebih kota dan kabupaten. Di Jateng dari 35 kota dan kabupaten sudah terbentuk Jokpro 2024 di 18 daerah, masih kurang 17 lagi," ungkapnya.

Timothy pun mengaku optimis dengan pasangan Jokowi-Prabowo akan maju ke Pilpres 2024 dengan melawan kotak kosong.

Ia memprediksi hanya ada satu pasangan calon yakni Jokowi-Prabowo yang akan melawan kotak kosong sehingga tensi politik akan turun termasuk biaya-biaya yang akan ditimbulkan seperti biaya politik dan biaya pemilu.

"Beban negara akan menurun terutama biaya keamanan karena kalau ada polarisasi atau pembelahan itu yang repot inteljen dan polisi," jelasnya.

Untuk memuluskan langkah tersebut akan ada upaya konstitusional yang akan ditempuh seperti menghimpun dukungan masyarakat untuk dibawa ke MPR agar keinginan rakyat Jokowi tiga periode bisa diproses.

"Kita menghendaki amandemen perubahan UUD 1945, konstitusi mengenai masa jabatan presiden ada di Pasal 7," katanya.

Post a Comment Blogger

 
Top