Selain dihadiri, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan wakilnya, Taj Yasin, Musrenbangwil juga dihadiri Forkopimda Provinsi Jateng, Bupati /Wali Kota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan, Sekda Provinsi dan Organisasi Perangkat darah (OPD) Provinsi jawa Tengah, Sekda se-eks Karesidenan Pekalongan, Pimpinan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi, Forum Anak dan Perwakilan Kelompok Penyandang Disabilitas.
Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 Kota Pekalongan mengajukan 10 besar usulan Bantuan Provinsi (Banprov) Sarana dan Prasarana (Sarpras) sekitar Rp 43,565 milyar.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan Pasar Banjarsari (lanjutan) senilai Rp 10 milyar, pembangunan jalan frontage interchange Rp 10 milyar, pembangunan stasiun pompa di Kelurahan Degayu dan Pabean Rp 4 milyar, peningkatan Jalan Angkatan 66 senilai Rp 2,5 milyar, pembangunan kolam retensi, saluran dan stasiun pompa di Kelurahan Panjang Baru Rp 3 milyar.
Kemudian, peningkatan jalan dan saluran Jalan Tondano Rp 3,5 milyar, peningkatan jalan dan saluran di Jalan A. Yani Rp 3 milyar, pembuatan jalan, pagar, taman, dan pemindahan Cold Storage Technopark Rp 1,75 milyar, pagar keliling Pantai Slamaran Rp 315 juta, dan alat kesehatan puskesmas se-kota Rp 5,5 milyar. “Tentu saja beberapa yang prioritas termasuk yang pertama bagaimana pembangunan Pasar Banjarsari kembali, frontage interchange, pompa untuk rob. Jadi prinsip-prinsip artinya bahwa itu yang vital bagi kebutuhan kota Pekalongan.(rus/red)
Post a Comment