 |
| Walikota Pekalongan Alf Arsland Djunaid mendapat penjelasan teknis penanganan rob dari Chairmain HHSK, A.i.B Van Der Klugt di Rotterdam, Belanda |
Kota Pekalongan
Dua kota di Belanda, Rotterdam dan Volendam menjadi rujukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani masalah bencana banjir rob yang kerap kali melanda wilayah utara Kota Pekalongan seperti di Kelurahan-Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara.
Walikota Pekalongan Alf Arslan Djunaid menuturkan, kondisi topografi wilayah Kota Pekalongan dengan Belanda hampir mirip, hanya saja wilayah daratan Kerajaan Belanda berada tujuh meter dibawah permukaan air laut sedangkan Kota Pekalongan berada di kisaran 0-6 diatas permukaan laut.
"Menurut data 2013, Kota Pekalongan mengalami penurunan muka tanah 3 centimeter pertahun atau pada tahun 2023 akan turun sedalam 30 centimeter sehingga dengan kondisi demikian bila tidak diatasi akan menimbulkan masalah yang lebih besar," papar Alf Arslan Djunaid atau Alex.
Penanganan rob secara serius di Kerajaan Belanda, tutur Alex, sudah dimulai sejak tahun 1886, dimana pada waktu itu insinyur setempat, Cornelis Lely telah merancang sebuah bangunan tanggul sepanjang 32 kilometer dengan lebar 90 meter untuk membendung luapan air laut yang lebih tinggi dibanding daratan pada waktu itu, dan pembangun tanggul sendiri selesai tahun 1891.
Alex menambahkan, Kerajaan Belanda dengan Badan Pengelola Air atau Dutch Water Board (DWB) telah memiliki pengalaman menangani rob hampir 850 tahun lebih. Salah satu dari DWB yang ada adalah Hoogheemraadschaap Van de Schiland end Krimpenerwaard (HHSK) di wilayah Schiland dan Krimpenerwaard.
"Mereka menangani tiga hal utama seperti pengendalian banjir atau pengelolaan bendungan, pengendalian air permukaan atau pengendalian kualitas air dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan jalan di sekitar bendungan," terang Alex.
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Chairman HHSK, A.i.B Van Der Klugt yang mewakili Kerajaan Belanda berlangsung Rabu (5/4/17) di Gedung HHSK, Rotterdam Belanda.
Alex menjelaskan, sebelum bertolak ke Belanda, Pemkot Pekalongan tengah merancang pembangunan tanggul sepanjang 2,5 kilometer mulai dari Kelurahan Panjang Wetan hingga ke Kelurahan Bandengan.
"Tanggul ini diharapkan akan melindungi sebagian besar wilayah yang terdampak rob dan masuk kedalam sub sistem penanganan rob di wilayah tersebut," jelas Alex.
Melengkapi penanganan rob menggunakan sistem tanggul, kata Alex, sub sistem setempat juga akan dilengkapi dengan pembangunan rumah pompa.
"Secara teknis cara tersebut akan menurunkan ketinggian air di wilayah tersebut, dan selanjutna penanganan yang lebih kompleks melalui peningkatan drainese sehingga bila semua sistem bisa bekerja dengan baik dengan kesatuan sistem lainya maka rob akan bisa tertanagani," bebernya.
Alex melanjutkan, upaya penanganan ini tidak akan selesai bila tidak ada kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan sendir dan masyarakat.
Semuanya, sambung Alex, akan menangani bersama persoalan rob sekaligus menangani persoalan klasik yang terjadi di masyarakat dimana sampah yang dibuang masyarakat secara serampangan dan persoalan alam lainya seperti sedimentasi sungai atau saluran air, penurunan muka tanah akibat membabibutanya pengambilan air dalam tanah melaui sumur-sumur di pemukiman padat penduduk.
"Butuh konsistensi dan koordinasi kelembagaan secara bertahap dan selalu berkelanjutan dalam menangani persoalan rob termasuk keterlibatan warga sebagai individu yang paling berpotensi memperbaiki atau malah memperburuk keadaan," pungkasnya.
Post a Comment