0 Comment
Hasil analisis, potensi terjadinya money politik uang di Pilkada Kabupaten Batang cukup tinggi. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila Hukum dan Demokrasi (Puskaphdem), Arif Hidayat menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Kemantapan Pilkada yang dihelat Kantor Kesbangpol di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis (9/2/17).
Arif menilai praktik money politic masih menjadi penentu utama raihan suara terbanyak untuk kemenangan Paslon Bupati dalam Pilbup Batang  2017. Fenomena yang bersifat umum tersebut masih terjadi di Pilkada berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga berlaku di Kabupaten Batang.
"Kenyataan ini sulit dipungkiri, sebab, baik Paslon maupun calon pemilih saling membutuhkan," ucap Arif yang juga seorang Dosen di Unnes Semarang.
Money Politic, menurut Arif, sangat berpotensi besar menentukan kemenangan Paslon. Meski itu sebenarnya menciderai demokrasi, selain itu, masyarakat juga masih memandang serangan fajar alias bagi bagi duit jelang Pilkada merupakan hal yang lumrah. Sekedar ganti bensin. 
Mereka, tegas Arif, masih menganggap beda dengan perilaku korupsi atau pungli yang secara nyata nyata mengambil uang rakyat, melalui APBD maupun APBN.
Fakta lebih menarik, jelas Arif, justru diperoleh dari alasan memilih. Sebanyak 46,4 persen menyatakan didorong oleh kualitas pribadi calon atau track record Paslon dalam pergaulanya sehari hari dimasyarakat. Berikutnya, alasan hubungan kekeluargaan 13,9 persen, popularitas dimasyarakat 9,3 persen, serta program kampanye hanya mendapat porsi 8,7 persen.
"Artinya mayoritas pemilih rasional pada Pilkada kali ini cukup dominan, warga  memilih karena tahu kualitas pribadi Paslonnnya. Track record Paslonya selama ini. Tentu, ini mengejutkan, bahkan warga Jakarta perlu meniru masyarakat Batang,” tutur Arif.
Arif menambahkan, Hasil survei juga mencatat tingkat pengaruh isu putra daerah atau bukan hanya 5,6 persen, pengaruh partai pendukung hanya 5,2 persen. Sementara alasan gender atau keterwakilan perempuan dalam komposisi paslon hanya 3,4 persen. 
“Survei yang kami lakukan dimulai sejak 3 Januari sampai 3 Februari lalu dengan margin of error hanya 3%,” ungkap Arief yang masih menyelesaikan program studi Doktoral Ilmu Hukum Unissula.
Rakor sendiri dihadiri oleh Sekda Nasikhin, Ketua KPU Adi Pranoto, Ketua Panwaskab M Mizan Syaroni, Kapolres AKBP Juli Agung Pramono, perwakilan Forkopimda, jajaran TNI dan Polri serta jajaran PPK.

Post a Comment Blogger

 
Top