Faskel: Tentara-tentara Pemberdayaan Masyarakat

lokakarya PNPM

Pekalongan 23 January 2015

Hari kedua lokakarya PNPM MP yang bertema “Rekam Jejak dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan” di Gedung KPU Jl. Sriwijaya didominasi acara kegiatan kelompok diskusi. Forum BKM yang hadir dibagi menjadi 3 kelompok, yang masing-masing dipandu oleh seorang Faskel dari Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) V Propinsi Jawa Tengah. Mereka diajak bersama-sama secara interaktif menyelenggarakan pengenalan evaluasi, perencanaan, hingga chanelling demi menyusun RKTR tahun 2015 ini.

Kesukacitaan penuh semangat para anggota Forum BKM terlihat mewarnai partisipasi aktif mereka dalam riuh rendah memunculkan suaranya, baik berupa keluhan maupun usulan. Hampir tak tampak peran pemegang kendali yang sedang dilakonkan para Faskel (Fasilitator Kelurahan) yang tergabung dalam KMW (Oversight Service Provider) V.

Sukadi, seorang Faskel menuturkan, “KMW V merupakan suatu badan koordinasi tingkat propinsi yang membawahi sejumlah fasilitator kelurahan, yang memiliki spesialisasi: tenaga ahli, sosialisasi, kebijakan public, keuangan, pelatihan, dan infrastruktur. Badan ini bekerjasama dengan konsorsium penyedia tenaga kerja (PT. Ganes dan PT. ARSS).” Lebih lanjut dia menguraikan, “KMW V membawahi Korkot (Koordinator Perkotaan). Sedang Korkot sendiri memiliki beberapa Askot (Asisten Perkotaan) dengan beberapa spesialisasi seperti, asisten pemberdayaan masyarakat, asisten infrastruktur, asisten manajemen keuangan, dan asisten data. Dalam kasus khusus yang berlokasi pada Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) terdapat asisten Perencanaan Perkotaan (Urban Planner).” Selanjutnya mereka lazim disebut Faskel, yaitu orang-orang yang berada di garis depan pendampingan BKM dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya di lapangan. Mereka lah yang memandu pemberdayaan masyarakat dengan mendorong terwujudnya kemandirian dalam perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, pemanfaatan, dan pengelolaan pembangunan,  serta mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

(PN 2301205 – AA)