Puluhan Ribu Karyawan Di-PHK, Ekonomi RI Dihantui Gelombang Pengangguran

Pekalongannews, Jakarta - Indonesia tengah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat sejak awal tahun 2025. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan ledakan jumlah pengangguran, serta berbagai dampak sosial dan ekonomi yang menyertainya.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari 24.000 pekerja telah terkena PHK hingga akhir April 2025. Angka ini diperkuat oleh laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mencatat sekitar 60.000 pekerja kehilangan pekerjaan dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2025. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat bahwa sebanyak 40.000 pekerja dirumahkan dalam periode yang sama.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Ini berarti terdapat peningkatan sekitar 83.450 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sinyal serius bagi pemerintah dan pelaku industri untuk segera mengambil tindakan.

Gelombang PHK ini tidak hanya melanda sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung industri, tetapi juga menyasar sektor lain seperti media dan ritel. Salah satu contoh mencolok adalah Kompas TV yang dikabarkan telah memangkas sekitar 150 karyawannya sebagai bagian dari efisiensi operasional.

Bhima Yudhistira, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), memprediksi bahwa tren PHK masih akan terus berlanjut sepanjang 2025.

“Lonjakan akan terjadi terutama pada kuartal II dan III tahun ini, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tekanan eksternal seperti inflasi dan ketidakpastian global,” ujarnya.

Pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjuddin Noer Effendi, menilai bahwa respons pemerintah terhadap gelombang PHK ini masih lemah dan tidak konsisten.

“Terutama di sektor-sektor seperti tekstil, tidak terlihat adanya strategi konkret dari pemerintah untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja,” katanya.

Dampak dari meningkatnya jumlah pengangguran mulai dirasakan di berbagai lini. Daya beli masyarakat menurun drastis, yang kemudian menekan sektor ritel dan menyebabkan penutupan sejumlah gerai makanan cepat saji ternama. Situasi ini menciptakan efek domino terhadap perekonomian, terutama di tingkat daerah.

Pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah antisipatif yang serius. Upaya peningkatan kewaspadaan terhadap gelombang PHK dan melonjaknya jumlah pengangguran menjadi penting untuk menghindari meningkatnya angka kemiskinan.

Target pemerintah untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2025 pun bisa terancam jika persoalan ini tidak segera ditangani secara sistematis.